Pendahuluan
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale merupakan karya dokumenter investigatif yang menghadirkan kritik tajam terhadap praktik pembangunan nasional di Papua Selatan. Film ini menyoroti ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya proyek food estate, biodiesel sawit, dan bioetanol tebu yang dianggap mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua serta mempercepat deforestasi skala besar.
Secara akademis, film ini dapat dibaca sebagai representasi kritik terhadap kolonialisme modern melalui pembangunan ekonomi negara. Film tersebut memosisikan PSN bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang berpotensi menciptakan eksploitasi ekologis, marginalisasi masyarakat adat, serta militerisasi ruang hidup di Papua.
1. Film sebagai Kritik terhadap Kolonialisme Modern
Konsep utama yang dibangun dalam film adalah “kolonialisme di zaman kita.” Kolonialisme dalam konteks ini tidak lagi hadir melalui penjajahan formal seperti era kolonial Belanda, melainkan melalui dominasi ekonomi-politik negara dan korporasi atas wilayah adat.
Film memperlihatkan bagaimana negara menggunakan narasi pembangunan, ketahanan pangan, dan investasi nasional untuk membuka jutaan hektare hutan Papua. Dalam perspektif teori postkolonial, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk:
eksploitasi wilayah perifer demi kepentingan pusat,
penguasaan sumber daya alam oleh elite negara dan korporasi,
penghilangan identitas budaya masyarakat lokal,
serta reproduksi relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat.
Film ini menampilkan masyarakat adat Marind dan Awyu sebagai kelompok yang kehilangan ruang hidup akibat proyek pembangunan berskala besar. Hutan yang bagi masyarakat adat merupakan sumber identitas budaya, spiritualitas, dan ekonomi tradisional diperlakukan sebagai “tanah kosong” yang siap dikonversi menjadi perkebunan industri.
Dalam teori postkolonial ala Edward Said dan Frantz Fanon, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai kolonialisme internal, yakni ketika negara bangsa modern melakukan dominasi terhadap kelompok minoritas di wilayah pinggiran atas nama modernisasi dan pembangunan.
2. Kritik terhadap PSN sebagai Instrumen Ekspansi Kapitalisme Negara
Film ini secara eksplisit mengaitkan PSN dengan ekspansi kapitalisme ekstraktif. Dalam dokumenter disebutkan bahwa proyek pangan dan energi di Papua Selatan melibatkan pembukaan hutan hingga sekitar 2,5 juta hektare untuk sawit, tebu, dan proyek pangan industri.
Dari perspektif ekonomi politik, proyek tersebut dapat dipahami melalui teori “accumulation by dispossession” dari David Harvey, yaitu proses akumulasi modal melalui pengambilalihan tanah masyarakat adat demi kepentingan industri besar.
Film memperlihatkan beberapa ciri utama kapitalisme ekstraktif:
a. Penguasaan Tanah Adat
Tanah adat dikonversi menjadi kawasan industri pangan dan energi tanpa partisipasi penuh masyarakat lokal.
b. Deforestasi Besar-besaran
Hutan Papua dibuka menggunakan alat berat dalam skala industri yang mengubah lanskap ekologis secara permanen.
c. Dominasi Korporasi dan Negara
Film menunjukkan keterlibatan perusahaan besar dan aparat negara dalam proses ekspansi proyek.
d. Marginalisasi Orang Asli Papua
Masyarakat adat diposisikan sebagai penghambat pembangunan, bukan sebagai subjek utama pembangunan itu sendiri.
Dalam konteks ini, PSN dipandang bukan hanya proyek ekonomi, melainkan proyek politik yang memperkuat kontrol negara terhadap Papua.
3. Deforestasi dan Krisis Ekologis di Papua
Salah satu aspek paling kuat dalam film adalah visualisasi penghancuran hutan Papua. Film menampilkan ekskavator, pembukaan jalan industri, serta kawasan hutan yang ditebang secara massif.
Secara ekologis, Papua merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis terbesar dan paling kaya biodiversitas di dunia. Hutan Papua memiliki fungsi penting:
penyerap karbon global,
habitat spesies endemik,
penyangga iklim,
sumber pangan masyarakat adat,
serta pusat kosmologi budaya Papua.
Film memperlihatkan bahwa penghancuran hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menghancurkan struktur sosial dan spiritual masyarakat adat.
Dalam perspektif ekologi politik, kerusakan lingkungan di Papua dapat dipahami sebagai konsekuensi dari model pembangunan yang antroposentris dan ekstraktif, yakni pembangunan yang menempatkan alam semata-mata sebagai komoditas ekonomi.
Film ini juga memperlihatkan kritik terhadap paradigma pembangunan nasional yang mengukur kemajuan melalui investasi dan produksi, tetapi mengabaikan keberlanjutan ekologis serta hak-hak masyarakat adat.
4. Militerisasi Pembangunan dan Kekuasaan Negara
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita juga mengangkat isu militerisasi pembangunan. Dalam beberapa adegan, pembukaan hutan dan proyek industri dikawal aparat bersenjata.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak berjalan dalam ruang sipil yang netral, tetapi berada dalam relasi kuasa yang timpang antara negara dan masyarakat adat.
Dalam teori negara modern, situasi tersebut menunjukkan bagaimana pembangunan dapat berubah menjadi alat kontrol politik. Negara tidak hanya hadir sebagai penyedia kesejahteraan, tetapi juga sebagai aktor yang menjaga kepentingan investasi melalui aparat keamanan.
Kondisi ini memperkuat kritik bahwa pembangunan di Papua sering kali bersifat top-down dan minim partisipasi masyarakat lokal.
5. Simbol “Pesta Babi” sebagai Perlawanan Budaya
Secara simbolik, pesta babi dalam budaya Papua bukan sekadar ritual konsumsi, tetapi bagian dari identitas sosial dan spiritual masyarakat adat.
Film menggunakan simbol pesta babi untuk menunjukkan hubungan manusia Papua dengan tanah dan hutan. Ketika hutan dirusak, maka yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga:
identitas budaya,
hubungan spiritual,
sistem ekonomi tradisional,
serta memori kolektif masyarakat adat.
Karena itu, perlawanan masyarakat adat dalam film bukan semata penolakan terhadap pembangunan, melainkan perjuangan mempertahankan eksistensi budaya dan hak hidup.
6. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)
Film ini juga dapat dibaca sebagai kritik HAM terhadap pembangunan di Papua. Beberapa isu HAM yang muncul antara lain:
hak atas tanah adat,
hak lingkungan hidup,
hak menentukan masa depan sendiri,
hak budaya masyarakat adat,
serta hak atas rasa aman.
Dalam kerangka hukum internasional, prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi penting. Prinsip ini mengharuskan masyarakat adat diberi informasi dan persetujuan bebas sebelum proyek besar dilakukan di wilayah mereka.
Film mengindikasikan bahwa proses pembangunan di Papua sering kali tidak memenuhi prinsip tersebut.
Kesimpulan
Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan dokumenter politik-ekologis yang menghadirkan kritik keras terhadap model pembangunan nasional di Papua, khususnya melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).
Secara akademis, film ini memperlihatkan bahwa:
PSN di Papua dipandang sebagai bentuk kolonialisme modern melalui eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi masyarakat adat.
Deforestasi besar-besaran di Papua menunjukkan dominasi paradigma pembangunan ekstraktif yang mengabaikan keberlanjutan ekologis.
Negara dan korporasi tampil sebagai aktor dominan dalam penguasaan ruang hidup masyarakat adat.
Perlawanan masyarakat adat Papua merupakan bentuk perjuangan ekologis, budaya, dan hak asasi manusia.
Film ini membangun narasi bahwa pembangunan nasional tanpa keadilan ekologis dan sosial berpotensi melahirkan konflik struktural yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, film ini bukan sekadar dokumenter tentang Papua, tetapi kritik terhadap arah pembangunan Indonesia modern: apakah pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, atau justru menjadi instrumen baru kolonialisme ekonomi atas nama kemajuan nasional.