Di Papua, hutan bukan sekadar pohon.
Ia adalah ibu.
Ia adalah rumah.
Ia adalah supermarket alami, sekolah leluhur, rumah sakit tradisional, sekaligus kitab sejarah yang hidup.
Tetapi hari ini, suara burung cenderawasih perlahan digantikan deru ekskavator. Sungai mulai keruh. Jalan-jalan logging menembus jantung hutan. Dan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN), jutaan hektare tanah Papua mulai berubah menjadi angka investasi.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita bukan hanya tontonan. Ia adalah alarm keras tentang bagaimana pembangunan bisa berubah menjadi bentuk kolonialisme baru yang lebih halus, lebih modern, tetapi mungkin lebih mematikan.
Kolonialisme hari ini tidak datang membawa kapal perang.
Ia datang membawa izin investasi.
Ia tidak lagi menyebut dirinya penjajah.
Ia menyebut dirinya pembangunan.
Papua dan Kutukan “Tanah Kosong”
Ada pola lama yang terus berulang dalam sejarah Indonesia: wilayah yang kaya sumber daya selalu dianggap “belum berkembang”, lalu dibuka besar-besaran demi kepentingan nasional.
Dulu rempah-rempah.
Hari ini nikel, sawit, tebu, food estate, dan bioenergi.
Papua kembali berada di persimpangan itu.
Ironisnya, hutan yang selama ribuan tahun dijaga masyarakat adat justru dianggap sebagai lahan tidur. Padahal bagi orang Papua, hutan bukan ruang kosong yang menunggu investor datang. Hutan adalah identitas.
Tetapi logika pembangunan modern sering kali hanya mengenal satu bahasa: produktivitas ekonomi.
Pohon dihitung berdasarkan nilai kayu.
Tanah dihitung berdasarkan nilai investasi.
Manusia dihitung berdasarkan kontribusi pasar.
Ketika cara pandang itu dipaksakan ke Papua, maka benturan tidak terhindarkan.
Karena masyarakat adat tidak sedang mempertahankan “aset”.
Mereka mempertahankan hidup.
PSN: Jalan Kemajuan atau Jalan Penghancuran?
Pemerintah selalu memiliki argumentasi kuat: Indonesia membutuhkan ketahanan pangan, energi, dan percepatan pembangunan.
Secara teori, itu benar.
Tidak ada negara yang bisa maju tanpa infrastruktur dan investasi. Tetapi pertanyaannya: pembangunan untuk siapa?
Di atas meja rapat Jakarta, proyek-proyek besar terlihat heroik. Grafik naik. Angka investasi melonjak. Target produksi tercapai.
Namun di lapangan, cerita sering berbeda.
Hutan Papua dibuka dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan industri masuk ke wilayah adat. Satwa hilang. Konflik tanah meningkat. Dan masyarakat lokal perlahan menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Inilah sisi pembangunan yang jarang masuk pidato resmi.
Pembangunan memang bisa membawa kesejahteraan. Tetapi pembangunan tanpa batas juga bisa melahirkan kehancuran ekologis yang tidak dapat dipulihkan.
Pertanyaan paling mendasar yang perlu diajukan bangsa ini adalah:
Apakah Indonesia ingin menjadi negara maju dengan mengorbankan hutan terakhirnya?
Karena ketika Papua kehilangan hutannya, Indonesia kehilangan paru-paru terakhirnya.
Modernisasi Tidak Selalu Berarti Peradaban
Ada kesalahan berpikir yang sering diwariskan dalam politik pembangunan: bahwa masyarakat adat dianggap tertinggal dan harus “dimodernisasi”.
Padahal sejarah dunia justru menunjukkan banyak masyarakat modern gagal menjaga alam.
Lihat krisis iklim global hari ini.
Banjir. Kekeringan. Cuaca ekstrem. Krisis pangan.
Semua lahir dari kerakusan pembangunan yang tidak mengenal batas ekologis.
Ironisnya, masyarakat adat yang selama ini dianggap primitif justru menjadi kelompok terakhir yang masih menjaga keseimbangan alam.
Papua mengajarkan satu hal penting: manusia tidak hidup di atas alam, manusia hidup bersama alam.
Ketika hutan dibabat habis demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sesungguhnya negara sedang mewariskan bencana jangka panjang.
Negara Harus Hadir, Tapi Jangan Menjadi Penakluk
Kritik terhadap PSN bukan berarti anti pembangunan.
Ini penting dipahami.
Papua memang membutuhkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan. Tetapi pembangunan tidak boleh berubah menjadi proses penyingkiran masyarakat adat dari ruang hidupnya sendiri.
Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan sekadar fasilitator investasi.
Karena ketika aparat lebih sibuk mengamankan proyek dibanding mendengar suara masyarakat, maka pembangunan kehilangan legitimasi moralnya.
Pembangunan sejati seharusnya melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama, bukan hambatan administratif.
Jika tidak, maka yang lahir bukan keadilan sosial, melainkan kolonialisme gaya baru: tanah diambil, hutan dibuka, kekayaan keluar, sementara masyarakat lokal tetap miskin.
Film yang Membuka Luka Nasional
Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mungkin terasa keras. Bahkan bagi sebagian orang, film ini dianggap terlalu provokatif.
Tetapi terkadang bangsa memang membutuhkan cermin yang jujur, meski menyakitkan.
Film ini memaksa publik melihat sisi lain pembangunan yang jarang tampil di layar televisi nasional.
Bahwa di balik kata “strategis”, ada hutan yang hilang.
Di balik kata “investasi”, ada tanah adat yang berubah status.
Dan di balik kata “kemajuan”, ada masyarakat yang perlahan kehilangan masa depannya.
Indonesia tentu membutuhkan pembangunan.
Tetapi Indonesia juga membutuhkan kebijaksanaan.
Sebab bangsa besar bukan bangsa yang mampu membuka hutan paling cepat, melainkan bangsa yang mampu membangun tanpa menghancurkan akar kehidupannya sendiri.
Dan mungkin, pertanyaan terbesar yang diam-diam diajukan film ini kepada kita semua adalah:
Jika pembangunan membuat manusia kehilangan tanah, budaya, dan hutannya sendiri — apakah itu masih bisa disebut kemajuan?